Jakarta, pelita.co.id – Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Indonesia (GINSI) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas ) V pada Jumat, (19/7/2024) di Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Acara bertema “Konsolidasi Organisasi Menuju Munas ke XII Tahun 2024” ini dibuka oleh Capt. H. Subandi selaku Ketua Umum BPP Ginsi.
Rapat Pimpinan Nasional ini dihadiri oleh Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) dari Jakarta, Jawa Tengah, Bali Nusra, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan.
Monsolidasi organisasi ini menjadi momentum bagi GINSI untuk melakukan penataan organisasi menjelang persiapan Musyawarah Nasional (Munas) yang akan digelar pada bulan Desember nanti.
Pembahasan internal maupun eksternal juga menjadi pembahasan yang menarik karna menyangkut sikap dan peran GINSI sebagai organisasi yang menjembatani kepentingan pengusaha di satu sisi dan pemerintah disisi yang lain terutama dalam memberikan masukan pada setiap pembahasan rancangan peraturan, baik di Kementrian Perdagangan, Perindustrian, Perhubungan, Kementrian Koordinator Perekonomian maupun Kementrian Keuangan, serta mensosialisasikanya setelah menjadi peraturan kepada pelaku usaha importasi khususnya yang menjadi anggota GINSI.
BACA JUGA: Produk Manufaktur Tetap Mendominasi Capaian Ekspor Nasional
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum, Capt. H. Subandi menyampaikan bahwa biaya logistik di Indonesia masih terbilang tinggi dan masih bisa diturunkan apabila pemerintah mau dan serius mengendalikan pengenaan biaya logistik yang tidak ada layanannya terutama biaya saat pengambilan DO di agen pelayaran asing dan juga biaya di depo peti kemas kosongan.
Selain itu juga masih terdapat biaya yang pengenaanya ke pemilik barang tidak langsung dibayarkan ke Terminal Container melainkan harus dibayarkan ke pelayaran seperti halnya THC, akibatnya pemilik barang harus membayar lebih mahal dibandingkan pelayaran membayarkanya ke terminal peti kemas. Selain itu negara tidak mendapatkan apa-apa baik berupa PPN/pajak dari pengenaan biaya tersebut.
Pengenaan biaya THC juga menggunakan mata uang US Dollar dengan kurs yang tidak berpatokan pada kurs tengah BI melainkan kurs Princiole di luar negri.
THC ini adalah biaya handling petikemas dari dan ke kapal menggunakan peralatan bongkar muat Container Crane (CC) yang keseluruhanya dioperasikan oleh terminal petikemas di pelabuhan.
Lebih lanjut, Capten H. Subandi menyamapikan bahwa Ginsi sebagai wadah atau organisasi para pelaku usaha Importasi tentu tidak bisa berjalan sendiri dan perlu bersinergi dengan semua pihak terutama pemerintah sebagai regulator yang juga sebagai wasit bagi berjalannya kegiatan usaha yang fair dan logis.
“Alhamdulillah, acara berjalan lancar dan rapat pimpinan nasional ini menghasilkan kesepakatan mengenai usulan tuan rumah Munas antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara yang nanti akan diputuskan dengan melihat pertimbangan strategis,” ujarnya.
Dapatkan aplikasi PELITA.CO.ID di Google Play:
PELITA.CO.ID di Google News:
