Contoh Kebijakan Protektif Penghambat Terjadinya Kerjasama Antar Negara ASEAN

Kebijakan protektif termasuk salah satu penghambat terjadinya kerjasama antar negara ASEAN. Apa tujuan diadakan kebijakan protektif? Berikan satu contohnya! Kebijakan protektif adalah keputusan negara untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Dampak kebijakan protektif ini juga dapat memengaruhi hubungan antarnegara sehingga menghambat kerja sama yang harmonis.

Contohnya, Singapura yang berusaha mencegah pembangunan Terusan Kra di Thailand bagian Selatan.

Rencananya, terusan ini dibangun pada lahan seluas 102 km yang membelah Laut Andaman dan Laut China Selatan.

Pembangunan terusan ini, mengusik Singapura yang selama ini menikmati arus lalu lintas di Selat Malaka dari Eropa ke Asia dan Pasifik. Juga Malaysia dan Indonesia, yang menikmati akses Selat Malaka menjadi jalur perdagangan terpadat di dunia, menjadi jalur angkutan minimum 11 juta barel minyak per hari melewati selat ini, dari Timur Tengah menuju Asia Timur dan Pasifik.

Pembangunan terusan ini, menjadi faktor penghambat kerjasama ASEAN.

Indonesia hanya mempunyai keunggulan komparatif di enam sektor (pertanian, elektronik, perikanan, produk karet, produk berbasis karet, tekstil dan produk tekstil/TPT) dibandingkan beberapa negara anggota ASEAN lainnya. Ini membuat pemerintah harus membuat berbagai aturan mencegah barang dari negara ASEAN lain membanjiri pasar.

Tujuan Berdirinya ASEAN

Kerja sama ASEAN didorong oleh dua hal, yaitu sumberdaya alam dan wilayah. Menurut laman Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia, ASEAN (Association of South East Asian Nation) adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region, tepatnya di kawasan Asia Tenggara.

Berdirinya organisasi ASEAN (Association of South East Asian Nations), sebelumnya diawali dengan adanya pertemuan lima menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara pada 5 – 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand.

Dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan untuk mendirikan organisasi kerja sama yang diberi nama ASEAN. Menteri luar negeri yang ikut menandatangani Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967 adalah Adam Malik (Indonesia), Sinnathamby Rajaratnam (Singapura), Narcisco Ramos (Filipina), Tun Abdul Razak (Malaysia), dan Thanat Khoman (Thailand).

Tujuan berdirinya ASEAN sesuai berdasarkan Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut.
a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.
b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara
c. Bekerja sama untuk mendirikan industri dan memperluas perdagangan internasional
d. Meningkatkan kerja sama untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, teknik, ilmiah, dan administrasi negara.
e. Memelihara kerja sama dengan organisasi regional dan organisasi internasional

Kerja Sama ASEAN Bidang Ekonomi

Kerja Sama ASEAN bidang ekonomi merupakan satu dari tujuan dibentuknya Association of South East Asian Nation (ASEAN) sebagai organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region, tepatnya di kawasan Asia Tenggara. Kondisi geografis negara-negara anggotanya, turut adalah mempengaruhi kondisi ekonomi di masing-masing negara.

Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang kita kenal dengan sebutan MEA sangatlah didukung oleh Indonesia. Dengan adanya MEA tentunya kegiatan ekonomi di Indonesia maupun negara anggota ASEAN lainnya akan semakin berkembang, hambatan perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara akan semakin jarang ditemukan, serta mendukung terbentuknya integerasi perekonomian antar negara di kawasan Asia Tenggara.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi ASEAN, negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang menerapkan sistem perdagangan bebas.

Gagasan pembentukan MEA ini kemudian diajukan lagi pada pertemuan KTT ASEAN di Bali Oktober 2013. Indonesia sebagai tuan rumah mengusulkan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional dikawasan Asia Tenggara.

Kemudian pada KTT ASEAN yang ke-12 Januari 2007, para pemimpin ASEAN membuat deklarasi untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas baik barang maupun jasa, investasi, tenaga kerja profesional, dan aliran modal (dana) dengan memberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015.

Secara spesifik, masing-masing pilar dari Komunitas Ekonomi ASEAN berisikan:

Pilar 1 yaitu Pasar Tunggal dan Landasan Produksi, yang berisikan Arus bebas barang, Arus bebas jasa, Arus modal yang lebih bebas, Arus bebas tenaga kerja terlatih, Sektor Integrasi Prioritas, Pangan, Pertanian dan Kehutanan.

Pilar 2 yaitu Wilayah Ekonomi yang kompetitif, yang berisikan Kebijakan Persaingan, Perlindungan Konsumen, Intellectual Property Rights, Pengembangan Infrastruktur, Perpajakan dan E-commerce.

Pilar 3 yaitu Equitable Economic Development berupa Pengembangan UKM, dan Inisiatif bagi Integrasi ASEAN.

Pilar 4 yaitu Integrasi dengan Ekonomi Global berupa Pendekatan Terpadu menuju Hubungan Ekonomi Eksternal dan partisipasi yang lebih besar dalam jejaring suplai global.

Kerja sama di bidang ekonomi ASEAN menunjukkan kemajuan yang berarti untuk masing-masing negara. Misalnya dalam penurunan tarif karena ASEAN sudah meniadakan semua tarif pada 2010, kecuali untuk mata dagang di dalam daftar highly sensitive dan general exception.

Negara-negara anggota lain, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (KLMV) juga mengikuti menghapus semua tarif pada permulaan 2015.

Kerja sama ini terlihat pada 2013, investasi asing langsung ke Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand melampaui Tiongkok untuk pertama kali sejak 2007.

Bagi sebagian ahli ekonomi, Komunitas Ekonomi ASEAN kerja sama bagi Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lain untuk menghadapi persaingan ekonomi yang lebih ketat dalam bingkai globalisasi ekonomi.

Tujuan akhir kerja Sama ASEAN di bidang ekonomi adalah pembentukan pasar dan pangkalan produksi tunggal dengan arus bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terlatih untuk kesejahteraan anggota.