Oleh: Mulyono Sri Hutomo, dosen universitas swasta di Jakarta Timur
Bulan ini menjadi penanda 100 tahun Pramoedya Ananta Toer. Pram lahir di Blora, Jawa Tengah 6 Februari 1925. 100 tahun lalu.
Sedikitnya, ada 50 novel karyanya dialihbahasakan lebih dari 40 bahasa. Pram menuangkan kritik sekaligus keberpihakannya kepada perlawanan atas berbagai ketidakadilan yang dipahami manusia berbagai budaya dan belahan dunia: diskriminasi ras dan kelas; penjajahan dan penindasan; serta pembatasan kebebasan berpikir dan berpendapat.
Di Jakarta, setidaknya ada dua acara meriah yang menutup perayaan Seabad Pram. Pertama di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin. Kedua di toko buku dan kafe Kobam Menteng.
Saya datang ke dua acara tersebut. Dua suasana yang berbeda tentunya.
Menutup seabad Pram di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin diisi dengan diskusi dan memorial lecture oleh Hilmar Farid, seorang sejarawan, aktivis yang pernah menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sementara di toko buku dan kafe Kobam Menteng, diisi dengan musik interprestasi tetarlogi pulau Buru: Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca.
Setelah pembukaan perayaan seabad Pram, lalu berbagai acara dan ditutup pada tahun ini, pertanyaannya: Apa setelahnya?
Seratus tahun Pramoedya Ananta Toer bukan perayaan. Ini lebih seperti cermin yang kita tempelkan ke wajah sendiri, lalu terpaksa melihat sesuatu yang tidak nyaman.
Buku-bukunya dibakar. Karya-karyanya dilarang beredar. Dan anehnya, justru dari kondisi yang dirancang untuk membungkamnya itulah lahir Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, dan sederetan novel yang sekarang dibaca orang di seluruh dunia — tapi masih terasa asing bagi banyak anak muda Indonesia sendiri.
Karya Pramoedya Untuk Kurikulum Pendidikan di Sekolah
Ada kerja besar yang belum selesai, yaitu mendorong karya-karya Pramoedya Ananta Toer, khususnya tetralogi Pulau Buru masuk dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar dan menengah.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) yang kini beralih nama menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menempatkan sastra ke dalam Kurikulum Merdeka per tahun ajaran baru untuk tingkatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Dalam Sastra Masuk Kurikulum, Bumi Manusia tercantum didalamnya. Namun, membaca Bumi Manusia tanpa Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah dan Rumah Kaca belum mampu menangkap sejarah panjang bangsa tentang perjuangan manusia, kebebasan, dan keadilan sosial
Dalam konteks pendidikan menengah, karya-karya Pramoedya dapat membantu para pelajar untuk lebih memahami konteks sosial, sejarah, dan budaya bangsa ini, serta mengasah kemampuan berpikir kritis.
Guru dapat menggunakan sastra sebagai jembatan berpikir untuk mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, keberagaman, dan perjuangan melawan penindasan.
Selain itu, alih media karya-karya Pram menjadi film, kartun dan media-media kreatif lainnya perlu dilakukan untuk menjaga api pemikirannya.
Rehabilitasi oleh Presiden
Keluarga dan masyarakat perlu mendorong rehabilitasi nama Pramoedya Ananta Toer.
Amnesti, rehabilitasi, abolisi, dan grasi merupakan kewenangan presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 yang berbunyi:
Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya sesuai dengan kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tahap Penyidikan, Penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang, karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.
Pram ditangkap tanpa proses peradilan di tahun 1969 kemudian diasingkan selama 10 tahun di Pulau Buru. Kemudian dipindahkan ke penjara di Jakarta selama 8 tahun. Semuanya tanpa proses pengadilan, tanpa alasan.
Menjelang Seabad Pram, namanya akan diabadikan sebagai nama jalan di Blora, Jawa Tengah namun ditolak oleh organisasi masyarakat. Pemerintah daerah pun ciut dengan ancaman ormas ini dan tak melanjutkan.
Menjadi penting bagi presiden untuk merehabilitasi nama Pram.
Pahlawan Nasional
Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan NKRI.
Pram sepanjang hayatnya berkarya menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas. Rasanya, belum ada penulis Indonesia yang mendapat perhatian dunia sebesar Pram yang karyanya dialihbahasakan puluhan bahasa di dunia.
Masyarakat dapat mengajukan usulan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota setempat dalam hal ini wilayah Blora. Kemudian Bupati/Walikota mengajukan usulan Calon Pahlawan Nasional yang bersangkutan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui instansi Sosial Provinsi setempat.
Kita Bangga, Lalu Apa?
Kita bangga menyebut nama Pram dalam pidato kebudayaan. Kita kutip kalimatnya di caption Instagram. “Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah.“
Kalimat itu viral. Tapi berapa banyak yang benar-benar membaca Tetralogi Buru sampai tuntas? Berapa banyak yang tahu bahwa naskah Bumi Manusia pertama kali dikisahkan secara lisan kepada sesama tahanan, karena Pram tidak punya kertas?
Seratus tahun seharusnya menjadi momen untuk jujur: kita mewarisi Pramoedya sebagai ikon, bukan sebagai pembaca yang serius.
Yang membuat Pram berbahaya di matanya para penguasa bukan hanya soal komunisme atau tuduhan politik. Yang membuat ia berbahaya adalah caranya melihat manusia. Minke, tokoh utama Bumi Manusia, adalah pribumi yang berpikir — yang tidak mau menerima subordinasi sebagai takdir. Itu subversif. Itu masih subversif hari ini, dalam cara yang berbeda.
Kita hidup di zaman di mana narasi sejarah masih diperdebatkan, di mana buku pelajaran masih menulis sejarah dengan versi yang steril, di mana “rekonsiliasi” sering berarti melupakan daripada memahami. Pram tidak pernah mau melupakan. Itulah sebabnya ia tidak pernah benar-benar dimaafkan oleh negara yang ia cintai dengan cara yang menyakitkan itu.
Merayakan 100 tahun Pram dengan seminar dan prangko peringatan itu mudah. Yang sulit adalah mengakui bahwa sistem yang memenjarakannya — kecurigaan terhadap intelektual, kebiasaan membungkam kritik, alergi terhadap sejarah yang jujur — tidak sepenuhnya mati.
Pram pernah berkata bahwa tugas sastra adalah memanusiakan manusia. Seratus tahun setelah kelahirannya, pertanyaannya bukan apakah kita sudah mengenangnya dengan layak.
Kolaborasi yang melibatkan akademisi, pelaku bisnis industri kreatif, komunitas sastra, pemerintah, dan media menjadi penting untuk bekerja sama secara sinergis untuk menjawab: apa yang dilakukan setelah Seabad Pram?
Dan untuk Anda secara pribadi: apakah kita sudah cukup berani untuk memanusiakan diri kita sendiri?
***
Catatan redaksi:
Opini ini diterima 19 Februari 2026 sebagai keterangan konteks untuk kalimat pembuka. Terima kasih.