Jakarta, pelita.co.id – Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III, Laksamana Muda TNI Hersan, S.H., M.Si., M.Tr. Opsla., menghadiri Seminar Nasional Sejarah TNI Angkatan Laut tahun 2024 bertema “Perspektif Historis Indonesia Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Natuna dan Papua” yang digelar Dinas Sejarah Angkatan Laut (Disjarahal) di Balai Samudera Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Senin (8/7/2024).
Seminar Nasional ini diselenggarakan guna merespon polemik yang terjadi di Laut Natuna Utara dan Papua menggunakan pendekatan kajian historis, karena proses pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI AL tidak hanya merupakan upaya taktis, melainkan juga mewakili koneksi antara pengalaman masa lalu, kondisi masa kini, dan rencana masa depan.
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedharma, S.E., M.M., M.Sc., mengatakan, bahwa dengan seminar nasional ini, kita akan berdiskusi dan bertukar pikiran, serta mencari solusi bersama dari permasalahan yang terjadi di Laut Natuna atau laut utara dan permasalahan yang ada di Papua.
“Dengan diselenggarakannya seminar ini, TNI AL bertekad dalam menggunakan sumber sejarah sebagai kombatan untuk merespon berbagai polemik yang terjadi apabila memiliki keterkaitan yang kuat akan sumber historisnya,” imbuh Kasal Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali.
BACA JUGA: Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali: Perwira TNI AL Korps Pelaut Jadi Pilar Hadapi Badai Globalisasi
Sejarah memberikan gambaran bagaimana membangun sebuah negara dan bangsa menjadi sebuah entitas besar dengan satu komitmen di tengah kebhinekaan. Laut Natuna Utara dan Papua merupakan ujian integritas nasional Indonesia dengan aspek permasalahan yang berbeda. Laut Natuna Utara menghadapi permasalahan kedaulatan wilayah yang ancamannya berasal dari eksternal Indonesia. Adapun permasalahan Papua lebih bersifat internal meskipun dalam beberapa hal juga dipengaruhi oleh faktor eksternal.
Langkah Indonesia terhadap persoalan Laut Tiongkok Selatan adalah membentuk komunitas keamanan ASEAN dengan tujuan mencapai dan menjaga stabilitas geopolitik di Asia Tenggara, membentuk pangkalan TNI yaitu Batalyon Komposit di Natuna. Kemudian meningkatkan patroli dan latihan militer bersama di wilayah Natuna. Sedangkan dalam penanganan masalah Papua, pemerintah telah membuat UU tentang Otonomi Khusus dan membangun infrastruktur berupa jalan dari Arfak menuju Manokwari.
Dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah NKRI khususnya yang berada di perbatasan Laut Natuna Utara, Kementerian Pertahanan dan TNI akan meningkatkan dan menyiagakan kekuatan militer yang ada di wilayah perbatasan di Laut Natuna Utara. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk dan tetap menjaga keharmonisan hubungan militer dengan militer negara tetangga.
Adapun kegiatan Seminar Nasional tersebut yang dihadiri Sekjen Kemhan RI Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., serta Pejabat Teras TNI AL, dengan sejumlah pembicara dan narasumber diantaranya adalah Dr. Anastasia Wiwik Swastiwi, M.A, Prof. Dr. Djoko Marihandono, Dr. Yayan Ganda Hayat Mulyana, Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D, Dr. Rosmaida Sinaga, Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc,Sc,, Dr. Michael Manufandu, Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP., M.Si dan Sara Wayne, S.Sos., M.M. sebagai moderator.
Dapatkan aplikasi PELITA.CO.ID di Google Play:
PELITA.CO.ID di Google News:
