Pengertian Demokrasi Menurut Miriam Budiardjo dan Sidney Hook

Bagaimana pengertian demokrasi antara pendapat Miriam Budiardjo dan Sidney Hook? Sebelum membahas pengertian demokrasi antara kedua tokoh tersebut, mari kita ulas pengertian demokrasi secara singkat.

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu ”demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.

Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat,kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.

Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut.

Oleh karena itu, demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria, yaitu: (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif, (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis, (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Menurut Miriam Budiardjo, demokrasi berarti rakyat berkuasa atau government or rule by the people. Negara merupakan integritas dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik.

Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubunganhubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.

*Tujuan negara menurut ahli merupakan pedoman untuk mengarahkan segala kegiatan negara, menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya.*

Agar dapat menjalankan fungsinya, negara harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

Wilayah

Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Keukasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya.

Penduduk

Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayah-wilayahnya.

Dalam mempelajari soal penduduk ini, maka perlu diperhatikan faktorfaktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme.

Pemerintah

Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara.

Kedaulatan

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi untuk memaksa semua penduduk agar mentaati undang-undang serta peraturan-peraturannya (kedaulatan ke dalam). Disamping itu negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar. Untuk itu negara menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya.

Umumnya, para ahli berpandangan bahwa demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain.