Serang, pelita.co.id – UNFPA, badan kesehatan seksual dan reproduksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam peringatan Hari Kependudukan Sedunia (HKD) 2024 di Serang, Banten pada Senin, (29/7/2024). Perayaan gabungan HKD nasional ini merupakan kolaborasi tahunan antara BKKBN dan UNFPA untuk merayakan kemajuan, merefleksikan tantangan dan pembelajaran, serta memperkuat komitmen bersama untuk mengatasi masalah kependudukan yang mendesak.
Fokus pada kekuatan data inklusif untuk membangun masa depan yang tangguh dan adil bagi semua, HKD 2024 adalah seruan untuk bertindak untuk memastikan sistem data memperhitungkan seluruh keragaman manusia sehingga setiap orang tercatat, dapat menggunakan hak-hak mereka, dan mencapai potensi penuh.
“Data itu penting… Kita membutuhkan data yang dapat diandalkan, akurat, dan solid. Data bukanlah kemewahan melainkan kewajiban. Data adalah investasi yang baik… untuk pembangunan negara dan masyarakat,” ungkap UNFPA Indonesia Representative, Hassan Mohtashami.
“Kurang dari 3 di antara 10 negara anggota PBB yang punya data lengkap indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)… Jadi masih banyak ketidaklengkapan dalam data SDGs,” imbuhnya.
Pj. Gubernur Banten, Dr. Al Muktabar, M.Sc, mengatakan Provinsi Banten berkomitmen terhadap data sebagai basis kebijakan kependudukan. “Parameter utama dari desain pembangunan kita adalah apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, untuk rakyat,” tegasnya.
BACA JUGA: Hari Kependudukan Dunia 2024, Data Dibutuhkan untuk Pembangunan Inklusif
Kepala BKKBN, dr. Hasto, menyampaikan dalam pidato kunci dan sambutan pembukaan acara bahwa HKD 2024 adalah kesempatan untuk menggabungkan lagi perbaikan dalam pengumpulan dan analisis informasi, sekaligus untuk melakukan introspeksi.
“Apakah semua orang sudah tercakup dalam data intervensi kita, apakah pengumpulan data kita aman, apakah data yang kita miliki sudah akurat?,” dr. Hasto melempar tanya.
dr. Hasto menegaskan pentingnya data yang inklusif dalam upaya menghapuskan kematian ibu. “Kita semua harus menyamakan visi kita: zero maternal death. Dulu, kita tidak bisa mencapai target kematian ibu dalam Millenium Development Goals (MDGs), salah satunya karena kurangnya data yang inklusif. Untuk SDGs ini, kita harus memastikan data yang akurat, diimbangi dengan percepatan intervensi,” ujarnya.
Kepala BKKBN juga melakukan peninjauan layanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP) on the spot yang memberikan pelayanan di mobil unit pelayanan (muyan) KB untuk 100 akseptor dalam rangka kampanye nasional KB pascapersalinan yang ditargetkan menjangkau 100.000 akseptor. Pada
Pada kesempatan ini, BKKBN meluncurkan Population Clock Provinsi Banten dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Perjanjian Kerja Sama tentang Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kontrasepsi di Perguruan Tinggi dengan Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND).
Dalam talkshow HKD 2024, Kepala BPS Provinsi Banten Ir. Faizal Anwar, M.T.., Ph.D, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Bappenas Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA, dan Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kemendagri Drs. Akhmad Sudirman Tavipiyono, MM, MA menyuarakan komitmen terhadap pengumpulan dan penggunaan data terpilah untuk pembuatan kebijakan berbasis bukti dan pembangunan yang inklusif.
Dapatkan aplikasi PELITA.CO.ID di Google Play:
PELITA.CO.ID di Google News:
