Sorot Kinerja Bappenas, Komisi XI DPR RI Minta Fokus di Tahun Terakhir

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Foto: pelita.co.id/Mulyono Sri Hutomo
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Foto: pelita.co.id/Mulyono Sri Hutomo

Jakarta, pelita.co.id Kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional disorot Komisi XI DPR RI. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie berharap Kementerian PPN/Bappenas dapat mempertajam program-program kerjanya dalam tahun terakhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut agar program-program yang dilaksanakan dalam setahun terakhir ini dapat dituntaskan. bukan malah membuat inisiatif-inisiatif baru yang tidak pasti keberlanjutannya.

Bacaan Lainnya

“Saya membaca tadi dari program-program di Kementerian PPN/Bappenas, itu ada 45 kegiatan prioritas. Apakah 45 kegiatan prioritas ini memang dalam rangka tahap terakhir pemerintahan ini atau meletakkan inisiatif-inisiatif baru untuk lima tahun ke depan? Ini perlu dipertajam Pak menteri, bahwa harus disadari ini adalah tahun terakhir anggaran pemerintahan, sehingga program-programnya juga harus dipertajam dalam rangka menuntaskan,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Bappenas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/6/2023).

Lebih lanjut, Dolfie mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengeluhkan kualitas belanja daerah yang belum tepat sasaran.

BACA JUGA: Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa Luncurkan data.go.id, Portal Satu Data Indonesia

Hal tersebut, menurutnya, tidak hanya terjadi pada belanja pemerintah daerah saja, melainkan juga terjadi pada belanja pemerintah pusat. Ia pun menyinggung data Kementerian PPN/Bappenas yang menunjukkan bahwa dari seluruh belanja pemerintah pusat, hanya 56 persen belanja yang terkait dengan capaian-capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Untuk itu, pihaknya mengingatkan Kementerian PPN/Bappenas agar dapat memastikan anggaran Kementerian PPN/Bappenas dapat dialokasikan untuk program-program yang mendukung RPJMN.

“Nah ini kami harapkan Bappenas ke depan, ini tahun terakhir, tahap tahun terakhir ini (agar) hal-hal ini bisa dikoreksi Pak nggak bisa dibiarkan, kita kan harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa, karena sudah terbiasa ini dijalankan bertahun-tahun terus kita anggap benar, kan tidak Pak,” ujarnya.

Baca berita Militer lainnya di tautan ini dan berita terkini dari PELITA.CO.ID di Google News dengan klik tautan ini.

Baca berita lebih cepat, unduh aplikasi PELITA.CO.ID di Google Play di tautan ini.

PELITA.CO.ID di WhatsApp: pelita.co.id di WhatsApp Channel Dapatkan aplikasi PELITA.CO.ID di Google Play: pelita.co.id di Google Apps PELITA.CO.ID di Google News: pelita.co.id di Google News

Pos terkait

Tinggalkan Balasan