Kalimantan Timur, pelita.co.id – Anggota Komisi XI DPR RI, Masinton Pasaribu menyoroti kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) beberapa waktu lalu. Diketahui, hampir 15 juta data nasabah diperkirakan diambil oleh pihak lain. Karena itu dirinya meminta OJK menjalankan fungsi pengawasan monitoring dan supervisi terhadap akselerasi digitalisasi seluruh bank.
“Tentu ini menjadi concern ya, apalagi dalam era digitalisasi, apa yang disampaikan oleh OJK tinggal bagaimana fungsi-fungsi pengawasan monitoring dan supervisi yang dilakukan oleh OJK terhadap akselerasi digitalisasi seluruh bank. Karena kita sudah masuk dalam era digital, yang itu sistem security-nya harus lebih canggih lagi, sehingga tidak mudah dibobol,” kata Masinton Pasaribu usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kalimantan Timur, pada Jumat, (9/6/2023).
“Apalagi menyangkut data nasabah, atau data dari pengguna jasa bank tersebut apalagi bank syariah,” lanjutnya.
Masinton berharap Pemerintah dapat dengan serius meningkatkan security system digitalisasi di era digital saat ini. Di mana, menurutnya, perlu ada peningkatan terhadap keamanan yang menuntut adanya investasi di bidang perlindungan siber tersebut.
BACA JUGA: DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Dugaaan Peretasan Bank Syariah Indonesia
“Dalam era digital ini tentu peningkatan keamanan sibernya itu harus ditingkatkan betul. Investasi ke sana juga harus ditingkatkan, kalau kita lihat bank-bank Amerika juga investasi di (bidang) siber (terkait) perlindungan data nasabahnya ini juga sangat tinggi,” ujar Masinton.
“Maka di Indonesia, menurut saya, kita tidak bisa main-main, dengan perlindungan data nasabah tadi apalagi gangguan dan serangan siber itu,” tutupnya.
Baca berita Bisnis lainnya di tautan ini dan berita terkini dari PELITA.CO.ID di Google News dengan klik tautan ini.
Baca berita lebih cepat, unduh aplikasi PELITA.CO.ID di Google Play di tautan ini.
Dapatkan aplikasi PELITA.CO.ID di Google Play:
PELITA.CO.ID di Google News:
