Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila mengalami berbagai tantangan yang membahayakan keberadaan Pancasila. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menerapkan Pancasila pada awal 1945-1950 terlihat adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lain.
Pemberontakan PKI
Pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur, muncul pemberontakan yang dipimpin Muso. Pemberontakan ini memiliki tujuan utama mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.
Artinya, ada upa mengganti dasar negara Pancasila dengan paham komunis. Pada akhirnya, pemberontakan ini dapat diakhiri pada tanggal 30 September 1948.
BACA JUGA:
Pemberontakan DI/TII
Pemberontakan yang dipimpin Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo ini ditandai dengan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Kartosuwiryo mendirikan negara tersebut pada tanggal 7 Agustus 1949 dengan tujuan mengganti Pancasila dengan syari’at Islam.
Upaya untuk melawan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962.
Pemberontakan RMS
Republik Maluku Selatan (RMS) menjadi sebuah gerakan pemberontakan yang dipimpin Christian Robert Steven Soumokil. Ia mendirikan negara RMS pada 25 April 1950 yang meliputi Pulau Seram, Ambon, dan Buru.
RMS Ambon berhasil ditaklukkan militer Indonesia pada November 1950, namun konflik masih berlanjut di wilayah Seram hingga Desember 1963.
Kekalahan di Ambon membuat pemerintahan RMS harus mengungsi ke wilayah Seram. Hal ini juga membuat RMS mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.
Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)
Permesta dipimpin Sjafruddin dan Ventje Sumual pada tahun 1957-1958 di Sumatera dan Sulawesi.
Gerakan ini menganggap pemerintah pusat telah melanggar undang-undang dan pemerintahan sentralistis yang maksudnya adalah pembangunan di daerah menjadi terabaikan serta memunculkan ketidakadilan dalam pembangunan. Karena itu, Persemesta muncul dengan tujuan memperbaiki pemerintahan di Indonesia.
Pemberontakan Permesta akhirnya dapat ditumpas pada bulan Agustus 1958.
Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)
APRA merupakan milisi yang didirikan Kapten KNIL Raymond Wersterling pada 15 Januari 1949. Wersterling memandang dirinya sebagai Ratu Adil yang telah diramalkan akan membebaskan Indonesia dari tirani.
Gerakan ini memiliki tujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
Pemberontakan yang dilakukan APRA dimulai pada 23 Januari 1950 dengan mengirimkan serangan dan menduduki kota Bandung serta menguasai markas Staf Divisi Siliwangi.
Akhirnya upaya APRA ini dapat digagalkan dengan usaha APRIS dan Mohamad Hatta yang berhasil melakukan perundingan dengan Komisi Tinggi Belanda.
Hal tersebut mempercepat pembubaran RIS dan kembali pada bentuk NKRI pada 17 Agustus 1950.
BACA JUGA:
Tantangan Pancasila Sekarang dan Masa yang Akan Datang
Tantangan Pancasila sekarang dan masa yang akan datang adalah korupsi dan globalisasi dalam berbagai lini kehidupan. Pancasila dan implementasinya juga menjadi sorotan penting Lemhannas RI.
Gubernur Lemhannas menyebutkan pentingnya menguatkan identitas dan karakter bangsa agar selaras dengan Pancasila. Menurutnya ciri-ciri manusia Indonesia yang memiliki identitas dan berkarakter kuat itu adalah punya rasa ingin tahu yang tinggi; berpikiran kritis dan kreatif; dan berani mempelajari hal-hal baru.
Selain itu, mampu mengajukan pendapat dan argumen yang persuasif dan tajam baik dalam berbicara maupun menulis; percaya diri dan tidak minder tapi juga tidak sombong; berani mengambil risiko, tidak mudah terpengaruh, dan tidak ikut-ikutan melakukan sesuatu tanpa berpikir matang.
Tak kalah penting adalah, generasi muda wajib mengetahui sejarah, peradaban dan warisan budaya Indonesia. Menurut Agus, generasi muda sebaiknya perlu memahami kegemilangan dan kesalahan para pendahulu di masa silam. Kebudayaan, kesenian dan bahasa merupakan hal yang melekat di diri kita sejak dari buaian sampai akhir hayat. “Hal itu pula yang membedakan manusia dengan robot yang menggunakan kecerdasan buatan,” kata Agus.
Selain itu, juga diperlukan sinergi dalam hubungan pusat daerah. Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengungkapkan pentingnya sinkronisasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembuatan dan implementasi keputusan serta kebijakan.
Dari sisi perencanaan, keselarasan visi-misi pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional yang juga jadi tantangan Pancasila.
Pemerintah daerah akan berjalan lebih baik dan efektif apabila perencanaan pembangunan yang berdasarkan aspirasi masyarakat juga disandarkan kepada perencanaan pembangunan nasional.
TERPOPULER:
Ikuti berita terkini dari PELITA.CO.ID di Google News dengan klik tautan ini.
Dapatkan aplikasi PELITA.CO.ID di Google Play:
PELITA.CO.ID di Google News:
