Jakarta, pelita.co.id – Puluhan anggota Aliansi Perempuan Indonesia berdemonstrasi menyerukan aksi bersama untuk mendesak negara bertanggung jawab atas krisis hidup rakyat yang semakin berat pada Kamis, (18/6/2026).
Aparat keamanan menghadang massa aksi yang hendak menuju Istana Negara dari arah Dukuh Atas. Aparat menghalangi jalan dan menutup akses, sehingga massa aksi melakukan orasi dan pernyataan sikap di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat.
Dalam siaran pers, Riska Carolina mewakili Aliansi Perempuan Indonesia menyampaikan kenaikan harga BBM, kebutuhan pokok, listrik, transportasi, obat, dan biaya hidup lainnya telah mempertebal beban rakyat.
“Di saat rakyat dipaksa bertahan hidup di tengah situasi krisis, negara justru abai dengan kondisi ini. Negara secara terang-terangan mengeksekusi program-program populis yang mempunyai alokasi anggaran tinggi, namun lemah tata kelola dan minim transparansi,” ujarnya.
“Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, misalnya, telah dikritik oleh masyarakat sipil karena pelaksanaannya yang sewenang-wenang dengan dengan potensi risiko korupsi sistemik dan lemahnya pengawasan,” lanjutnya.
Aliansi Perempuan Indonesia juga menyoroti menguatnya represi dan penyempitan ruang demokrasi. Pengesahan revisi UU Polri dikritik oleh banyak masyarakat sipil karena membuka ruang lebih luas bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil, yang dinilai bertentangan dengan agenda Reformasi dan prinsip pembatasan peran aparat keamanan dalam ranah sipil.Situasi ini mengkhawatirkan karena gerakan rakyat, mahasiswa, perempuan, buruh, komunitas miskin kota, dan pembela HAM semakin rentan diawasi, diintimidasi, atau dibungkam ketika menyampaikan kritik.
“Karena itu, Aliansi Perempuan Indonesia menegaskan bahwa rakyat tidak boleh terus dipaksa menanggung krisis yang diciptakan oleh kebijakan negara. Negara harus berhenti menyelamatkan elite, investor, dan proyek-proyek yang tidak menjawab kebutuhan rakyat, lalu mulai memastikan hidup layak, aman, bebas kekerasan, dan berkeadilan bagi semua,” jelasnya.
Berikut 7 tuntutan Aliansi Perempuan Indonesia:
- Turunkan harga BBM dan hentikan kebijakan yang memperberat biaya hidup rakyat.
- Hentikan dan evaluasi total program MBG yang bermasalah, tidak transparan, dan rentan korupsi.
- Ciptakan lapangan kerja layak, aman, bebas pungli, bebas eksploitasi, dan memberikan perlindungan bagi pekerja formal maupun informal.
- Hentikan represi, intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan terhadap gerakan rakyat.
- Cabut dan hentikan seluruh kebijakan diskriminatif terhadap perempuan, LGBTIQ, masyarakat adat, pekerja migran, petani, buruh, dan kelompok rentan lainnya.
- Hentikan pembangunan ekstraktif yang merusak ruang hidup rakyat dan memperparah krisis ekologis.
- Pastikan negara bertanggung jawab atas kekerasan terhadap perempuan, femisida, TPPO, kekerasan seksual, serta pemiskinan struktural yang dialami rakyat.
“Aksi ini adalah pernyataan politik bahwa perempuan dan rakyat tidak akan diam ketika negara terus memindahkan beban krisis kepada masyarakat. Kami tidak mau menanggung krisis. Negara harus bertanggung jawab,” ujarnya memungkasi.
