Subang, pelita.co.id — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mendorong agar program Corporate Social Responsibility (CSR) PT BYD Auto Indonesia diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Menurutnya, keberadaan industri diharapkan dapat menciptakan efek berganda (trickle-down effect) bagi masyarakat di desa-desa sekitar kawasan industri.
Sugeng mencontohkan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pengembangan usaha katering. Masyarakat sekitar dapat diberikan pelatihan agar mampu membangun usaha katering yang memenuhi standar sekaligus menjadi mitra penyedia kebutuhan makanan bagi para pekerja industri.
“Saya memberikan contoh agar masyarakat sekitar dididik untuk bisa mendirikan katering yang memenuhi syarat untuk menyuplai makanan di sini. Itu salah satu bentuk pemberdayaan,” tutur Sugeng usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XII DPR RI mengunjungi PT BYD Auto Indonesia di Subang, Jawa Barat pada Jumat, (4/9/2026).
Selain katering, Legislator Dapil Jawa Tengah VIII tersebut mengatakan program CSR juga dapat diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, lingkungan, serta pengembangan ekonomi masyarakat melalui kemitraan dengan pelaku UMKM di sekitar kawasan industri.
“Yang lain tentu menyangkut pembangunan jalan, lingkungan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi yang lebih luas, misalnya melalui mitra-mitra UMKM di lingkungan sini,” pungkasnya.
Komisi XII DPR RI menilai berbagai program tersebut perlu terus didorong seiring dengan perkembangan industri BYD di Subang yang baru saja diresmikan. Kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat memberikan efek berganda dari keberadaan industri, sekaligus berkontribusi terhadap penguatan industri nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan industri.
Libatkan Tenaga Kerja Lokal hingga Manajemen
Dalam kesempantan yang sama, anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendorong PT BYD Auto Indonesia memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasional perusahaan. Menurutnya, keterlibatan tenaga kerja Indonesia tidak boleh hanya terbatas pada posisi operator, petugas keamanan, atau pekerjaan pendukung lainnya, tetapi juga perlu diperluas hingga bidang administrasi dan manajemen.
“Kita jangan sampai tenaga lokal hanya dipakai seperti OB, security, atau operator. Tenaga lokal juga harus masuk ke administrasi, manajemen, dan sebagainya,” kata Rokhmat.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menilai investasi BYD memberikan manfaat bagi masyarakat serta perekonomian nasional. Namun, manfaat tersebut harus dapat dirasakan secara luas, termasuk oleh masyarakat di sekitar kawasan industri.
“Kami dari Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi kehadiran BYD karena investasi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya.
Selain penyerapan tenaga kerja lokal, Rokhmat menekankan pentingnya peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, industri lokal dan pelaku usaha di sekitar kawasan industri perlu dilibatkan dalam rantai pasok BYD sehingga keberadaan pabrik dapat memberikan dampak lebih luas terhadap pertumbuhan industri nasional.
“Gunakanlah TKDN supaya suplai lokal melibatkan masyarakat sekitar dan industri kecil sehingga mereka bisa menjadi pemasok untuk BYD,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan industri dalam negeri perlu diarahkan untuk membangun ekosistem yang saling menguatkan. Kehadiran industri besar, menurutnya, jangan sampai justru mematikan usaha dan industri lokal yang telah berkembang di sekitar kawasan.
“Saya berharap keberadaan pabrik BYD di Subang tidak hanya menjadi pusat produksi kendaraan listrik, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat dan industri dalam negeri. Industri kita justru harus saling menghidupkan. Tentunya ini akan menjadi perhatian di Komisi XII,” tandas Rokhmat.
