Oleh: Mulyono Sri Hutomo, jurnalis dan dosen di Jakarta
Saya sudah meliput banyak sidang, mulai dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi, hingar bingar berita tentang sengketa pemilu, uji materi undang-undang, gugatan yang menyangkut nasib jutaan orang.
Setiap kali duduk di kursi pengunjung ruang sidang itu, saya selalu membawa satu asumsi dasar: pihak-pihak yang dipanggil sudah siap.
Namun, Maret 2026 ini, asumsi itu saya buang ke tempat sampah.
Di depan saya, seorang guru honorer, pria kurus yang gajinya mungkin tidak cukup untuk menambal ban motor setiap bulan, berdiri mengajukan judicial review Program Makan Bergizi Gratis ke Mahkamah Konstitusi.
Ia mempersoalkan sesuatu yang sebenarnya tidak rumit-rumit amat: apakah dana pendidikan boleh dipakai untuk program makan siang? Jawabannya, menurut Undang-Undang Dasar, seharusnya tidak perlu sidang untuk dijawab.
Tapi rupanya perlu. Dan rupanya, dua pihak yang paling berkewajiban menjawab, DPR dan Presiden, belum siap memberikan keterangan.
Biarkan saya ulangi itu pelan-pelan.
Seorang guru honorer, dengan segala keterbatasan yang menempel pada statusnya, datang ke Mahkamah Konstitusi dari Karawang naik kereta dengan gugatan yang sudah disiapkan, dengan argumen hukum yang sudah disusun, dengan keberanian yang tidak datang murah.
Sementara DPR, lembaga yang anggotanya digaji dari pajak rakyat, difasilitasi kantor mewah, dibekali staf ahli berlapis, belum siap.
Sementara Presiden, kepala pemerintahan yang menandatangani kebijakan ini, yang apparatusnya mencakup ratusan kementerian dan ribuan pegawai, belum siap.
Saya duduk di kursi pengunjung dan mencatat kalimat itu berulang-ulang. Bukan karena saya pelupa. Tapi karena saya ingin memastikan tangan saya tidak salah tulis sesuatu yang sebetulnya tidak masuk akal.
Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu program unggulan pemerintahan ini. Diluncurkan dengan keriuhan, diresmikan dengan foto-foto yang menghiasi halaman depan semua media, dijual kepada publik sebagai bukti negara hadir untuk anak-anak.
Saya tidak mempersoalkan niat memberi makan anak-anak. Tidak ada yang waras yang mempersoalkan itu.
Yang dipersoalkan adalah dari kantong mana uangnya diambil.
Konstitusi kita tegas: dua puluh persen anggaran negara dan daerah wajib dialokasikan untuk pendidikan. Angka itu bukan saran. Bukan imbauan. Ia adalah mandat yang ditulis dengan tinta yang sama dengan pasal-pasal lainnya, sama kuatnya, sama mengikatnya.
Ketika anggaran pendidikan ikut digeser untuk membiayai program makan siang, pertanyaan hukumnya bukan lagi soal niat baik atau niat buruk. Pertanyaannya adalah: apakah ini konstitusional?
Guru honorer itu tahu jawabannya. Atau setidaknya, ia cukup yakin untuk membawa pertanyaan itu ke forum tertinggi pengujian konstitusi di negeri ini.
Saya bertemu dengannya sebentar di luar ruang sidang, tidak lama, karena ia segera dikerumuni rekan-rekan sesama penggugat.
Wajahnya tidak seperti wajah orang yang baru memenangkan sesuatu. Lebih mirip wajah orang yang sudah lama menyimpan sesuatu dan akhirnya menemukan tempat untuk mengucapkannya.
“Bukan soal makan siangnya, Pak,” katanya ketika saya tanya motivasinya. “Soal uang pendidikan itu milik siapa.”
Kalimat pendek. Tapi saya sudah cukup lama di profesi ini untuk tahu bahwa kalimat pendek yang tepat kadang lebih berat dari seribu halaman naskah akademik.
Uang pendidikan itu milik siapa?
Milik anak-anak yang ruang kelasnya masih berlantai tanah di ratusan sekolah yang tidak pernah masuk berita. Milik guru-guru yang sudah mengajar belasan tahun dengan status honorer dan gaji yang tidak beranjak dari angka yang menyedihkan. Milik siswa-siswa di daerah terpencil yang perpustakaannya kosong bukan karena kekurangan buku tapi karena anggarannya tidak pernah sampai.
Program makan siang itu bagus. Tapi kalau ia dibayar dengan memotong hak anak-anak yang sama untuk mendapat pendidikan yang layak, maka kita tidak sedang memberi. Kita sedang memindahkan.
Dan memindahkan dengan cara yang, menurut guru honorer itu, bertentangan dengan konstitusi.
Kembali ke ruang sidang, ke DPR dan Presiden yang belum siap itu.
Saya tidak mau berbaik sangka berlebihan. Bertahun-tahun meliput institusi-institusi ini mengajarkan saya bahwa “belum siap” di forum hukum sering kali bukan soal logistik. Ia soal pilihan. Soal pertimbangan tentang kapan harus berbicara dan kapan lebih menguntungkan untuk diam dulu, menunggu dulu, melihat dulu ke mana angin bertiup.
Masalahnya, Mahkamah Konstitusi bukan arena menunggu angin. Ia arena konstitusi. Dan konstitusi tidak mengenal jadwal yang nyaman.
Kalau sebuah kebijakan betul-betul konstitusional, mestinya tidak sulit untuk datang dan menjelaskannya. Justru seharusnya mudah, karena argumennya sudah ada, dasar hukumnya sudah kuat, dan penjelasannya tinggal disampaikan.
Ketidaksiapan itu, bagi saya, berbicara lebih keras dari keterangan mana pun yang mungkin akan mereka sampaikan nanti.
Ada ironi yang terlalu besar untuk tidak dicatat. Program ini, antara lain, lahir dari retorika tentang investasi pada generasi penerus bangsa. Tentang anak-anak yang harus tumbuh sehat dan cerdas. Tentang masa depan yang dibangun dari sekarang.
Tapi yang berdiri di Mahkamah Konstitusi untuk mempertanyakan apakah cara membiayainya sudah benar, bukan pakar hukum tata negara berbayar mahal. Bukan koalisi LSM dengan kantor di Jakarta Selatan. Bukan senator atau anggota parlemen yang katanya mewakili suara rakyat.
Melainkan seorang guru honorer.
Orang yang gajinya paling kecil di rantai sistem pendidikan ini. Orang yang paling sedikit dilindungi, paling mudah dilepas, paling jarang didengar. Orang yang setiap bulannya hidup di bawah bayang-bayang ketidakpastian, tapi rupanya masih punya cukup kepastian soal apa yang benar dan apa yang tidak.
Sidang akan berlanjut. Keterangan DPR dan Presiden pada akhirnya akan datang, entah minggu depan, entah bulan depan, tergantung seberapa lama mereka butuh waktu untuk menyiapkan jawaban atas pertanyaan yang seharusnya sudah mereka siapkan sejak hari pertama program ini diumumkan.
Saya akan terus meliput. Itu pekerjaan saya.
Tapi setiap kali saya masuk ke ruang sidang itu dan melihat kursi-kursi yang harusnya ditempati wakil rakyat dan wakil pemerintah masih kosong, saya akan teringat perempuan itu di luar ruangan tadi.
Yang datang jauh-jauh. Yang menyiapkan segalanya. Yang tidak punya staf ahli atau anggaran perjalanan dinas.
Yang hanya punya satu hal yang rupanya cukup langka di gedung-gedung besar ibu kota ini, rasa bahwa ada yang tidak beres, dan keberanian untuk mengatakannya di tempat yang semestinya.