Jelaskan pengaruh penerapan kebijakan politik etis terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia! Politik etis atau ethische politic yang berarti politik balas budi bermula pada permulaan abad ke-20, kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar dalam sejarahnya.
Politik Etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Kecaman-kecaman terhadap pemerintah kolonial Belanda yang dilotarkan dalam novel Max Havelaar (1860) dan dalam dalam berbagai pengungkapan lainnya mulai membuahkan hasil.
Politik etis merupakan bentuk tanggung jawab moral pemerintah kolonial Belanda terhadap pribumi, rakyat Indonesia, yang mengalami penderitaan luar biasa akibat politik tanam paksa kolonial Belanda.
Politik etis ini dipelopori Pieter Brooshooft dan C Th Van de Venter, yang membuka mata pemerintah kolonial Belanda untuk memperhatikan nasib rakyat pribumi.
BACA JUGA: Bentuk Perjuangan Bangsa Indonesia Meraih Kemerdekaan Memasuki Abad 20
Politik etis atau balas budi yang disuguhkan Belanda waktu itu, dengan cara mendirikan lembaga-lembaga pendidikan formal seperti Hollandsche-Inlandsche School (HIS), sekolah Belanda untuk bumiputera, Meer Uitgebred Lager Onderwijs (MULO) dan School tot Opleiding Van Indische Arisen (STOVIA).
Kebijakan politik etis terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia bermula dari sekolah-sekolah ini, muncul kesadaran pada peserta didik akan nilai-nilai kebangsaan. Para peserta didik menyadari akan kondisi penderitaan bangsanya sebagai akibat penjajahan Belanda.
Melalui pengajaran, para siswa membangun nasionalisme melalui kesadaran intelektual dan kembali kepada nilai-nlai agama, merupakan pandangan yang menguatkan bahwa cinta tanah air, merupakan semangat utama nasionalisme.
Kebijakan politik etis terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dapat dilihat pada:
Konsep Nation Bewustzjin
Kesadaran nasional yang pernah dicetuskan oleh R.A. Kartini, karena Kartini telah memasukkan mimpinya nation bewustzjin (kesadaran berbangsa).
Periode Kartini ini lebih tepat disebut “Awal Kesadaran Nasional”.
Budi Utomo (20 Mei 1908)
Budi Utomo lahir dari pertemuanpertemuan dan diskusi yang sering dilakukan di Perpustakaan School tot Opleiding van Inlandsche Artsen oleh beberapa mahasiswa, antara lain Soetomo, Goenawan Mangoenkoesoemo, Goembrek, Saleh, dan Soeleman.
Mereka memikirkan nasib bangsa yang sangat buruk dan selalu dianggap bodoh dan tidak bermartabat oleh bangsa lain (Belanda).
Tujuan Budi Utomo ialah:
a. Mengadakan studie fonds untuk menolong anak-anak Indonesia di tanah Jawa yang akan melanjutkan belajar tetapi tidak memiliki biaya.
b. Mengusahakan supaya bumiputera di tanah Jawa mengetahui adat istiadatnya.
Sarekat Islam (10 September 1912)
Pada tahun 1905 didirikan sebuah organisasi bernama Sarekat Dagang Islami di Jakarta, kemudian pada tahun 1911 Sarekat Dagang Islam di Bogor.
Tujuan pendirian Sarekat Dagang Islam antara lain untuk menentang kecurangan pedagang Tionghoa.
Nama Sarekat Dagang Islam kemudian diubah menjadi Sarekat Islam (SI).
Pertumbuhan organisasi ini muncul akibat penjajahan Barat yang sangat panjang, sehingga menimbulkan semangat persatuan dam juga disebabkan oleh kesadaran Asia umumnya.
Indische Partij (25 Desember 1912)
Indische Partij merupakan organisasi politi pertama di Indonesia. yang merupakan pendukung gagasan nasionalisme politik.
Penggagas berdirinya Indische Partij adalah E.F.E. Douwes Dekker (Danurdirdjo Setiabudi).
Beliau merupakan seorang Indo yang melihat praktik perbedaan ras dan suku bangsa antara bangsa Barat (Belanda dan Eropa) dengan keturunan Indo. Tujuan pembentukan Indische Partij yaitu nasib kaum Indo yang pada masa itu dianggap sebagai golongan yang dilupakan oleh bangsa Belanda. Indische Partij memiliki tujuan “Indie Merdeka” dasarnya adalah Nasionalis Indische, selanjutnya dengan semboyan “Indier untuk Indes” organisasi baru ini berusaha membangun rasa cinta tanah air.
Kondisi Bangsa Indonesia Diakhir Penjajahan Jepang dan Menuju Proses Perumusan Dasar Negara
Menjelang kekalahan Tentara Kekaisaran Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang di Indonesia berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai (bahasa Indonesia: “Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan” atau BPUPK, yang kemudian menjadi BPUPKI, dengan tambahan “Indonesia”).
Badan ini mengadakan sidangnya yang pertama dari tanggal 29 Mei (yang nantinya selesai tanggal 1 Juni 1945). Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 dengan tema dasar negara. Rapat pertama ini diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila.
Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad (bahasa Indonesia: “Perwakilan Rakyat”).
BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Choosakai) yang dikenal sebagai BPUPKI. Dibentuk pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai Dr.K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, dengan dua orang Ketua Muda (Fuku Kaityo). Ketua Muda I Itibangase dan Ketua Muda II, Raden Pandji Soeroso yang beranggotakan 60 orang anggota biasa, dan 7 (tujuh) orang anggota Istimewa ( Toku Betsu) berkebangsaan Jepang yang tidak mempunyai hak suara.
Keberadaan mereka di dalam BPUPKI, karena pada tanggal tersebut adalah HUT Tenno Heika (Kaisar), atau Tenco – Setsu (Hari Mulia). Adapun ke tujuh orang anggota istimewa tersebut adalah: Tokonomi Tokuzi, Miyano Syoozo, Itagaki Masamitu, Matuura Mitokiyo, Tanaka Minoru, Masuda Toyohiko, dan Idee Toitiroe. Kemudian jumlah anggota BPUPKI ditambah 6 ( enam) orang anggota yang berasal dari Indonesia.
Dengan demikian jumlah keseluruhan anggota BPUPKI adalah 76 orang (termasuk Ketua dan Ketua Muda).
Pada tanggal 28 Mei 1945 Jepang melantik BPUPKI dan keesokan harinya BPUPKI melakukan persidangan yaitu sidang pertama dari tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 dan sidang kedua dari tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 16 Juli 1945.
Dengan terbentuknya badan tersebut bangsa Indonesia dapat secara sah mempersiapkan kemerdekaannya, antara lain merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara yang merdeka, di samping itu juga dasar-dasar atau asas-asas, di atas mana akan didirikan negara Republik Indonesia.
Periode inilah yang diwarnai dengan kegiatan perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dengan diskusi dan perdebatan-perdebatan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Pada hari pertama sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 ketua BPUPKI meminta para anggota BPUPKI untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei, 31 Mei dan 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI yaitu Mr. Moh. Yamin, Prof, R, Soepomo dan Ir. Soekarno masing-masing mengemukakan pendapatnya tentang lima asas atau lima dasar Negara Indonesia merdeka.
Itulah yang menjadi bentuk perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan memasuki abad 20.
Ikuti berita terkini dari PELITA.CO.ID di Google News dengan klik tautan ini.
Dapatkan aplikasi PELITA.CO.ID di Google Play:
PELITA.CO.ID di Google News:
