Rieke Diah Pitaloka Soroti Belum Terintegrasinya Sistem Pengawasan di Bandara Internasional Yogyakarta

Anggota Komisi XIII, Rieke Diah Pitaloka meninjau fasilitas pemeriksaan keimigrasian di Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo, Jumat (20/11/2026). Foto: Ubaid/sai
Anggota Komisi XIII, Rieke Diah Pitaloka meninjau fasilitas pemeriksaan keimigrasian di Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo, Jumat (20/11/2026). Foto: Ubaid/sai

Kulon Progo, pelita.co.id — Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyoroti belum terintegrasinya sistem pengawasan antarkementerian dan lembaga di Bandara Internasional Yogyakarta, Kulon Progo. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan celah pengawasan terhadap perlintasan orang maupun barang, sehingga diperlukan sistem terpadu yang didukung integrasi data dan koordinasi lintas instansi.

Temuan ini diperoleh dalam kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo, Kulon Progo, DI Yogyakarta, Jumat (20/11/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk mengevaluasi kesiapan dan kinerja pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Yogyakarta menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai pengelolaan bandara internasional membutuhkan sistem pengawasan terpadu yang melibatkan seluruh instansi terkait. Menurutnya, setiap kementerian dan lembaga yang menjalankan fungsi pelayanan maupun pengawasan seharusnya bekerja dalam satu kesatuan sistem dengan dukungan integrasi data.

“Kami menemukan beberapa persoalan yang cukup serius. Ternyata pengelolaan bandara, dari Kulon Progo saja, terlihat belum terintegrasi antara kementerian dan lembaga yang bertugas,” ujar Rieke.

Ia menegaskan, bandara internasional merupakan kawasan strategis yang membutuhkan integrated system dengan mengacu pada prinsip Satu Data Indonesia. Integrasi tersebut diperlukan agar pertukaran informasi, koordinasi pengawasan, dan penanganan potensi pelanggaran dapat berlangsung lebih efektif.

Rieke mencontohkan pembagian pengelolaan perangkat pemeriksaan di bandara. Fasilitas autogate berada dalam lingkup layanan keimigrasian, sedangkan pemeriksaan menggunakan mesin X-ray di area keberangkatan dan kedatangan melibatkan pengelola maupun instansi yang berbeda.

Menurutnya, pembagian kewenangan tersebut harus diimbangi dengan koordinasi dan integrasi sistem yang kuat. Tanpa keterhubungan data dan mekanisme pengawasan yang baik, perbedaan pengelolaan perangkat antarlembaga berisiko menyisakan celah dalam pemeriksaan perlintasan orang maupun barang.

Sorotan tersebut juga berkaitan dengan pemberitaan mengenai dugaan penyelundupan emas melalui Bandara Internasional Yogyakarta dengan modus menyembunyikan emas pada bagian tubuh. Rieke menilai informasi tersebut semakin menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemeriksaan dan pengawasan di bandara.

Komisi XIII DPR RI, terang Rieke, akan membawa persoalan integrasi sistem pengawasan tersebut ke pembahasan di tingkat komisi. Dirinya mendukung sebab langkah ini dapat mendorong penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga agar pengawasan di bandara internasional tidak berjalan secara parsial berdasarkan kewenangan masing-masing instansi.

Dengan sistem yang terintegrasi, harapnya, deteksi dini terhadap potensi pelanggaran diharapkan dapat dilakukan lebih optimal, sekaligus memperkuat keamanan dan pengawasan di pintu masuk internasional Indonesia.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *