Oleh: Mulyono Sri Hutomo, dosen universitas swasta di Jakarta
Kali pertama saya melihatnya, saya pikir itu lapak pedagang buku bekas. Sebuah susunan sederhana, terhampar di trotoar dekat taman dan halte bus, buku-buku tipis, novel usang, majalah lama berjejer rapi, dan selembar kertas bertulisan tangan: “Perpustakaan Jalanan.”
Tidak ada kasir. Tidak ada jam operasional. Hanya sekelompok relawan yang diam seolah berkata “Ambil satu, kembalikan satu, atau tidak usah dikembalikan sama sekali.”
Saya berdiri di sana cukup lama. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa malu, bukan kepada orang yang membuatnya, tapi kepada negara yang membuatnya perlu ada.
Di negeri ini, perpustakaan daerah tutup pukul empat sore. Tepat ketika para pekerja baru pulang kantor. Tepat ketika anak-anak selesai les. Tepat ketika orang-orang akhirnya punya waktu untuk bernapas setelah seharian berlari mengejar hidup.
Seolah buku adalah hak yang hanya boleh dinikmati oleh mereka yang punya waktu luang di siang hari.
Dan itu pun kalau perpustakaannya masih buka, kalau gedungnya tidak dialihfungsikan jadi gudang dinas, kalau koleksinya bukan buku-buku yang terakhir diperbarui dua puluh tahun lalu.
Maka orang-orang itu turun ke jalan. Bukan dengan megafon. Bukan dengan poster. Mereka membawa buku-buku dari rumah, mengumpulkan sumbangan dari tetangga, lalu membangun sendiri apa yang harusnya sudah ada sejak lama.
Perpustakaan jalanan bukan fenomena baru di dunia. Di Berlin, Bogotá, Nairobi, orang-orang sudah lama melakukannya. Tapi di sini, di kota-kota kita yang jalannya masih berlubang dan trotoarnya masih direbut motor, kehadirannya punya bobot yang berbeda. Ini bukan sekadar gerakan literasi. Ini pernyataan politik yang disampaikan dengan cara paling damai yang bisa dibayangkan.
Mereka tidak membakar apa pun. Mereka justru meletakkan sesuatu.
Saya pernah meliput banyak protes sepanjang karier saya. Demonstrasi mahasiswa, mogok buruh, aksi massa yang memadati jalan protokol. Semuanya penting, semua punya tempatnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari cara perpustakaan jalanan itu berbicara.
Spanduk bisa diabaikan. Tagar bisa tenggelam dalam hitungan jam. Tapi tumpukan buku di pinggir jalan, ia ada setiap pagi, setiap sore, dalam hujan sekalipun kalau ada yang menutupnya dengan plastik. Ia tidak berteriak. Ia menunggu. Dan justru karena itu, ia sulit sekali diabaikan oleh siapa pun yang lewat.
Protes paling tajam kadang bukan yang paling keras. Tapi yang paling gigih.
Yang menarik namun sekaligus menyedihkan, adalah bagaimana respons pemerintah terhadap inisiatif seperti ini hampir selalu sama di mana-mana. Diam, lalu tiba-tiba mengklaim kepedulian yang sama sekali tidak pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Atau, lebih buruk, menertibkan titik-titik baca itu atas nama ketertiban umum, seolah buku di trotoar lebih mengancam ketertiban dibanding lubang di aspal yang sudah tiga tahun tidak ditambal.
Saya tidak bercanda soal itu. Di beberapa daerah, laporan dari rekan-rekan saya menyebut perpustakaan jalanan digeser, dipindahkan, bahkan dibubarkan karena dianggap mengganggu. Mengganggu apa, tidak pernah dijelaskan dengan jernih.
Mungkin mengganggu kenyamanan mereka yang tidak mau cermin itu terlalu dekat dengan wajah mereka.
Anggaran pendidikan kita di atas kertas terlihat besar. Dua puluh persen dari APBN, angka yang sering disebut dengan bangga di podium-podium resmi. Tapi coba tanya kepada kepala sekolah di kabupaten mana pun: berapa buku baru yang masuk perpustakaan sekolahnya tahun ini? Coba kunjungi taman baca masyarakat yang masih hidup, hampir semua bertahan bukan karena subsidi negara, tapi karena kantong pribadi para pengelolanya yang sudah lama tipis namun belum mau menyerah. Angka dua puluh persen itu pergi ke mana, kita sama-sama tahu. Atau sama-sama pura-pura tidak tahu.
Orang-orang yang mendirikan perpustakaan jalanan itu, kebanyakan bukan aktivis profesional. Bukan LSM dengan logo dan laporan tahunan. Mereka guru honorer, mahasiswa semester akhir, ibu rumah tangga, pensiunan guru SD. Orang-orang yang di sela-sela hidupnya yang tidak mudah itu, masih sempat bertanya: bagaimana caranya anak-anak di sekitar sini bisa pegang buku?
Dan ketika jawaban dari negara tak kunjung datang, mereka menjawab sendiri.
Itu bukan kelemahan negara yang mereka tutup-tutupi. Itu tamparan yang mereka layangkan dengan sangat sopan, terlalu sopan, bahkan, untuk ukuran penghinaan yang sudah diterima bertahun-tahun.
Saya ingin negara malu. Betul-betul malu. Bukan malu yang berakhir dengan konferensi pers dan janji program baru yang anggarannya akan disunat di tengah jalan. Malu yang menggerakkan. Malu yang menghasilkan perpustakaan yang buka sampai malam, koleksi yang diperbarui setiap tahun, dan akses yang tidak mensyaratkan orang harus tinggal di kota besar untuk bisa membaca buku yang layak.
Tapi sambil menunggu malu itu datang dan saya sudah cukup tua untuk tidak terlalu berharap ia datang cepat, biarlah perpustakaan-perpustakaan kecil itu tetap berdiri. Di trotoar. Di bawah pohon. Di depan pos kamling. Di mana pun ada tangan yang mau menaruhnya dan mata yang mau singgah.
Karena di negeri yang pejabatnya sibuk meresmikan gedung-gedung megah, kadang keberanian yang paling nyata justru datang dari seseorang yang cukup nekat untuk meletakkan tumpukan buku di pinggir jalan dan percaya bahwa itu penting.
Saya percaya itu penting. Lebih dari yang bisa saya tulis dalam satu kolom.