Oleh: Mulyono Sri Hutomo, jurnalis dan dosen di Jakarta
Setiap tanggal 8 Maret, media sosial saya mendadak penuh bunga. Twibbon berlatar ungu. Caption-caption manis tentang perempuan tangguh, perempuan berdaya, perempuan menginspirasi. Perusahaan-perusahaan besar memasang iklan dengan wajah-wajah perempuan tersenyum dan tagline yang terdengar gagah.
Lalu tanggal 9 Maret tiba. Dan semuanya kembali seperti semula.
Saya sudah terlalu lama di profesi ini untuk tidak melihat polanya. Setiap tahun, peringatan Hari Perempuan Internasional datang seperti tamu yang tahu kapan harus sopan — hadir tepat waktu, membawa hadiah kata-kata, lalu pergi sebelum harus membereskan piring kotor.
Tahun 2026 ini saja, setidaknya ada 2 peringatan: satu di Taman Ismail Marzuki dan satunya aksi demonstrasi di kawasan Monumen Nasional.
Saya datang diantaranya, di Taman Ismail Marzuki dengan oleh-oleh foto yang menakjubkan. Hampir 200 perempuan tegak berteriak “Lawan!”.
Sementara di luar jendela perayaan itu, angka-angkanya tidak ikut merayakan apa-apa.
Perempuan masih menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang kasusnya lebih sering diselesaikan dengan kata “damaikan saja” daripada dengan hukum. Buruh perempuan masih dipulangkan ketika hamilnya mulai kelihatan. Korban pelecehan masih lebih sering ditanya “kamu pakai baju apa?” daripada pelakunya ditanya “kenapa kamu melakukan itu?”
Delapan Maret tidak mengubah satu pun dari angka-angka itu. Tapi ia datang setiap tahun dengan wajah seolah sudah cukup berbuat banyak.
Marsinah dan Pemogokan
International Women’s Day lahir bukan dari perayaan. Ia lahir dari pemogokan.
Tahun 1908, ribuan buruh perempuan di New York turun ke jalan menuntut jam kerja yang manusiawi, upah yang adil, dan hak pilih. Mereka tidak membawa bunga. Mereka membawa kelelahan bertahun-tahun yang sudah tidak muat lagi disimpan dalam diam.
Itu asal-usulnya — amarah yang diorganisir, bukan keharuan yang dikemas jadi konten.
Saya selalu merasa ada sesuatu yang ironis ketika peringatan yang lahir dari perlawanan kelas pekerja perempuan itu kini paling ramai dirayakan oleh korporasi-korporasi yang upah perempuannya masih di bawah laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Mereka memasang banner ungu di lobi kantor, sementara di lantai produksinya, perempuan masih harus memilih antara karier dan kehamilan.
Kalau kita bicara tentang buruh perempuan di negeri ini, ada satu nama yang tidak boleh absen dari percakapan mana pun yang mengaku serius: Marsinah.
Ia bukan simbol. Ia manusia. Perempuan berusia dua puluh tiga tahun, buruh pabrik arloji di Porong, Sidoarjo, yang pada Mei 1993 berani berdiri di depan dan berbicara atas nama kawan-kawannya — menuntut kenaikan upah yang memang sudah seharusnya mereka terima sesuai keputusan pemerintah sendiri.
Tiga hari setelah ia vokal, ia hilang.
Delapan hari kemudian, tubuhnya ditemukan di hutan Nganjuk. Dengan luka-luka yang menunjukkan bahwa kematiannya bukan sesuatu yang cepat atau mudah.
Saya tidak akan merinci lebih jauh. Tapi siapa pun yang pernah membaca keterangan visum dalam kasus ini tahu bahwa apa yang dialami Marsinah adalah pesan — bukan sekadar pembunuhan. Pesan kepada setiap buruh perempuan lain yang mungkin punya keberanian yang sama: lihat apa yang terjadi kalau kamu berbicara terlalu keras.
Tiga puluh dua tahun sudah berlalu sejak malam itu di Nganjuk.
Kasusnya tidak pernah benar-benar tuntas. Ada yang ditangkap, lalu dibebaskan. Ada yang dihukum, lalu putusannya dibatalkan. Rangkaian persidangan yang lebih mirip sandiwara daripada pencarian kebenaran — dan di akhir semuanya, tidak ada satu pun orang yang benar-benar bertanggung jawab atas kematian Marsinah yang duduk di penjara karena itu.
Negara tahu. Atau setidaknya, bagian-bagian tertentu dari negara tahu. Dan mereka memilih untuk tidak tahu.
Itu bukan kelalaian. Itu keputusan.
Saya membaca berita, seorang perempuan di sebuah kabupaten kecil. Suaminya memukulnya hampir setiap minggu selama sebelas tahun. Ketika ia akhirnya melapor ke kantor pemerintah setempat, petugas di sana menyarankannya untuk “sabar, namanya juga rumah tangga.”
Ia tidak tahu tanggal 8 Maret. Tidak ada yang pernah memberitahunya bahwa ada hari yang katanya merayakan hak-haknya.
Dan kalaupun ia tahu — apa bedanya?
Tidak ada hotline yang aktif dua puluh empat jam di kabupatennya. Tidak ada rumah aman yang bisa ia datangi. Tidak ada aparat yang dilatih untuk tidak menyalahkan korban sebelum mencatat laporan.
Perayaan tanpa infrastruktur adalah hiasan dinding. Bagus dilihat, tidak berguna disentuh.
Yang paling mudah di Hari Perempuan Internasional adalah berbicara tentang perempuan-perempuan luar biasa. Tokoh sejarah, ilmuwan, pemimpin, atlet. Mereka memang layak dirayakan — tidak ada yang menyangkal itu.
Tapi ada bahaya kecil yang sering luput diperhatikan: ketika kita hanya merayakan perempuan yang berhasil menembus sistem yang tidak adil, tanpa pernah mempertanyakan mengapa sistem itu masih berdiri tegak kita sedang merayakan pengecualian, bukan kemajuan.
Marsinah tidak masuk kategori itu. Ia tidak sempat menembus apa-apa. Ia dibungkam sebelum dunia sempat mencatat namanya sebagai kemenangan.
Tapi justru karena itulah namanya lebih penting dari nama-nama yang berhasil. Karena ia menunjukkan batas paling gelap dari apa yang bisa dilakukan kekuasaan ketika merasa terancam oleh suara seorang perempuan muda yang hanya ingin upahnya dibayar dengan benar.
Seolah pesannya adalah: “Kamu bisa, asal cukup tangguh.”
Padahal pertanyaan yang lebih jujur adalah: mengapa harus setangguh itu hanya untuk mendapat apa yang laki-laki dapatkan tanpa perlu berjuang dua kali lipat?
Saya bukan perempuan. Saya laki-laki yang sudah cukup lama meliput dunia ini untuk tahu bahwa tidak memiliki pengalaman langsung bukan alasan untuk diam.
Justru sebaliknya.
Terlalu lama, isu perempuan dianggap urusan perempuan saja, seolah ketidakadilan gender adalah masalah satu pihak yang harus diselesaikan sendiri oleh pihak yang dirugikan. Itu logika yang terbalik. Laki-laki yang diam ketika sistem ini menguntungkan mereka bukan berarti netral, mereka bagian dari diam yang melanggengkan.
Nama Marsinah seharusnya diucapkan oleh laki-laki juga. Di ruang-ruang rapat. Di podium-podium resmi. Di meja-meja di mana kebijakan perburuhan diputuskan oleh orang-orang yang tidak pernah sekalipun berdiri di lantai pabrik selama dua belas jam.
Saya tidak ingin menjadi bagian dari diam itu. Tidak hari ini, tidak hari lainnya.
Delapan Maret seharusnya bukan hari untuk merasa sudah cukup berbuat baik karena mengganti foto profil. Ia seharusnya menjadi hari untuk jujur — jujur tentang seberapa jauh jarak antara pidato dan kenyataan, antara kebijakan di atas kertas dan kehidupan Yanti di kabupaten kecil itu, antara twibbon ungu dan kuburan Marsinah di Nganjuk yang kasusnya masih belum selesai sampai hari ini.
Jujur bahwa undang-undang yang ada masih punya terlalu banyak celah yang dilewati pelaku dengan mudah. Jujur bahwa budaya yang menyalahkan korban tidak akan hilang hanya karena kita memasang twibbon setahun sekali. Jujur bahwa kesetaraan bukan hadiah yang diberikan — ia adalah hak yang selama ini ditahan.
Tahun depan, 8 Maret akan datang lagi. Bunga-bunga digital akan bermekaran kembali. Caption-caption akan kembali puitis.
Saya tidak menolak perayaan. Tapi saya menolak perayaan yang berhenti di perayaan.
Rayakan, tapi kemudian tanya: apa yang berubah sejak tahun lalu? Kebijakan mana yang diperbaiki? Kasus mana yang akhirnya dituntaskan? Siapa yang akhirnya bertanggung jawab atas kematian Marsinah perempuan dua puluh tiga tahun yang tiga puluh dua tahun lalu hanya ingin upahnya dibayar sesuai aturan, dan membayar keberanian itu dengan nyawanya?
Kalau jawabannya masih sulit ditemukan, maka kita belum merayakan apa-apa.
Kita hanya menunda.
Dan Marsinah, di antara semua orang, sudah terlalu paham apa artinya ketika negara ini memilih untuk terus menunda.
