Oleh: Mulyono Sri Hutomo, jurnalis dan dosen di Jakarta
Siang itu udara Jakarta belum sepenuhnya panas ketika massa mulai berkumpul di depang kantor ILO, perwakilan organisasi dunia yang mengurus perburuhan di kawasan Jakarta Pusat. Buruh pabrik yang datang dengan baju dan kaos serikat masing-masing.
Ibu-ibu dari komunitas warga yang membawa spanduk tulisan tangan. Mahasiswa dengan almamater yang entah sudah berapa kali ikut turun ke jalan.
Beberapa wajah tua saya kenali dari demonstrasi-demonstrasi sebelumnya, dari tahun-tahun yang sudah lama berlalu, masih berdiri di sana dengan kaki yang sama gigihnya.
Saya berdiri di pinggir, mengamati. Sebagian besar waktu saya habiskan untuk diam dan melihat mereka yang bersiap mengikuti demonstrasi Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.
Karena ada sesuatu yang tidak bisa ditangkap dengan kalimat di depan gedung ILO itu. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan ketika kamu berdiri di tengah orang-orang yang datang bukan karena dibayar, bukan karena diperintah, tapi karena mereka sudah kehabisan cara lain untuk didengar.
Hari Hak Asasi Manusia Sedunia diperingati setiap 10 Desember. Tanggal itu merujuk pada 1948, ketika Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Paris, tiga tahun setelah dunia baru saja selesai menguburkan puluhan juta korban perang.
Dokumen itu lahir dari rasa malu kolektif umat manusia. Dari janji bahwa tidak akan ada lagi.
Tujuh puluh tujuh tahun kemudian, saya berdiri di depan gedung ILO Jakarta, menyaksikan orang-orang yang masih harus berteriak untuk hak-hak yang konon sudah dijamin sejak mereka lahir.
Ada yang lucu dari itu. Tapi terlalu pahit untuk ditertawakan.
Gerakan buruh yang hadir hari itu membawa tuntutan yang sebetulnya tidak baru. Upah layak. Kepastian kontrak kerja. Perlindungan bagi pekerja perempuan. Penghapusan sistem alih daya yang sudah bertahun-tahun menjadi cara paling legal untuk tidak bertanggung jawab kepada pekerja.
Saya sudah mendengar tuntutan-tuntutan ini sejak 10 tahun lalu. Mungkin lebih.
Yang berubah bukan tuntutannya. Yang berubah adalah wajah-wajah yang membawanya. Lebih muda sebagian. Lebih lelah sebagian yang lain. Tapi mata mereka punya kemiripan yang mencolok: tidak ada ilusi di sana. Mereka tidak datang dengan harapan bahwa hari ini semuanya akan berubah. Mereka datang karena tidak datang terasa seperti menyerah.
Dan menyerah bukan pilihan yang tersedia bagi orang yang hidupnya bergantung pada apakah haknya dihormati atau tidak.
Rombongan bergerak dari ILO menuju Monas. Saya ikut berjalan.
Di sepanjang jalan itu, saya melihat Jakarta dari ketinggian trotoar, bukan dari balik kaca mobil atau layar laptop. Gedung-gedung tinggi di kanan kiri. Iklan-iklan besar yang menjual kemewahan kepada orang-orang yang sedang berjalan menuntut upah minimum yang manusiawi.
Ironi Jakarta selalu paling telanjang ketika dilihat dari jalan yang panas.
Di samping saya berjalan seorang buruh tekstil dari Tangerang. Usianya sekitar tiga puluhan. Ia bilang sudah berangkat pagi. Naik angkot dua kali, lalu kereta. Sampai di sini sebelum matahari benar-benar naik.
Saya tanya apakah ia yakin suaranya akan didengar.
Ia tidak langsung menjawab. Lalu bilang: “Kalau tidak ke sini, pasti tidak didengar. Kalau ke sini, mungkin juga tidak. Tapi setidaknya kami sudah bilang.”
Kalimat itu saya tulis. Bukan karena indah. Tapi karena jujur dengan cara yang menyakitkan.
Di depan Monas, kawasan parkir tepatnya, massa berkumpul lebih besar. Orasi bergantian. Beberapa keras dan penuh amarah, wajar. Beberapa justru pelan dan runtut, lebih mirip kuliah singkat tentang hukum ketenagakerjaan daripada pidato demonstrasi.
Saya mendengarkan keduanya dengan serius yang sama.
Karena amarah dan argumen bukan dua hal yang saling meniadakan. Amarah tanpa argumen memang mudah diabaikan. Tapi argumen tanpa amarah juga sering tidak kemana-mana di negeri ini. Yang paling berbahaya bagi kekuasaan adalah keduanya hadir sekaligus: orang yang tahu persis apa yang salah, dan sudah tidak mau berpura-pura tenang soal itu.
Baban Ganda Peringatan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Hari Hak Asasi Manusia di Indonesia selalu punya beban ganda yang tidak dimiliki banyak negara lain.
Di sini, peringatannya tidak hanya bicara soal hak-hak yang belum terpenuhi hari ini. Ia juga selalu harus menanggung berat masa lalu yang belum selesai dipertanggungjawabkan. 1965. 1998. Penghilangan paksa aktivis. Kekerasan di Papua yang laporannya lebih sering tenggelam daripada sampai ke permukaan.
Setiap 10 Desember, semua itu hadir sekaligus. Tuntutan masa kini berjalan bersisian dengan luka masa lalu yang lukanya tidak pernah benar-benar diobati.
Itu yang saya lihat di wajah-wajah di Monas hari itu. Bukan hanya kelelahan karena berjalan dari ILO. Tapi kelelahan yang jauh lebih tua dari itu.
Pemerintah, seperti biasanya, merespons dengan pernyataan yang sudah bisa saya tulis sebelum mereka mengucapkannya. Menghargai aspirasi. Berkomitmen pada perlindungan hak asasi. Mengajak semua pihak untuk menyampaikan pendapat melalui saluran yang tersedia.
Saya pulang sore itu dengan kaki yang protes dan kepala yang penuh pesan para pemrotes.
Saya melihat penyimpanan di handphone, penuh dengan rekaman foto dan video singkat. Karena ada liputan yang tidak boleh dilakukan dari balik meja.
Tiga puluh tahun lebih saya meliput demonstrasi di negeri ini. Dari yang berakhir ricuh sampai yang bubar dengan tertib tanpa satu berita pun keesokan harinya. Dari yang menggulingkan presiden sampai yang tidak menggeser satu kebijakan pun.
Yang tidak pernah berubah adalah ini: orang-orang yang turun ke jalan hampir tidak pernah melakukannya karena senang. Mereka melakukannya karena semua pintu lain sudah dicoba dan tidak terbuka.
Demonstrasi adalah bukti kegagalan negara untuk mendengar lebih awal. Bukan bukti kegagalan rakyatnya.
Dan selama negara ini lebih pandai membuat pernyataan daripada mendengarkan, selama sistem hukumnya lebih cepat memproses pelapor daripada pelanggar, selama kata “aspirasi” lebih sering jadi alat tunda daripada alat tindak, maka setiap 10 Desember akan selalu diisi oleh orang-orang yang berjalan kaki.
Dari ILO ke Monas. Dari tahun ke tahun. Dengan tuntutan yang sama dan jawaban yang juga sama.
Saya mungkin akan terus datang kesini. Bukan karena optimis bahwa sesuatu akan cepat berubah.
Tapi karena ada yang harus mencatat bahwa mereka pernah ada di sana. Bahwa mereka datang. Bahwa mereka bersuara.
Supaya tidak ada yang kelak bisa berkata: tidak ada yang protes.
